ROMUSA di BAYAH, BANTEN SELATAN

Judul Buku : Romusa; Sejarah yang Terlupakan

Penulis : Hendri F. Isnaeni dan Apid

Penerbit : Ombak, Yogyakarta

Cetakan : Pertama, 2008

Tebal : xi + 157 halaman

Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai sejarahnya masing-masing. Walaupun tidak semua bangsa memiliki catatan tertulis. Melupakan sejarah sama dengan seorang yang menderita ”hilang ingatan”. Mengingat sejarah berarti mengingat siapa kita kemarin dan hari-hari sebelumnya. Sejak manusia ada di muka bumi ini, sejarah sekelompok orang, entah itu kelompok keluarga, kelompok agama atau bangsa, adalah bagian dari identitas kelompok tersebut. Sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya.

Menyinggung bangsa Indonesia, kita pasti tidak akan pernah menginginkan peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh rakyat Indonesia terulang kembali di masa sekarang. Sebab walau bagaimanapun sejarah masa lalu kita sangat pedih dan terhina.

Bangsa indonesia merupakan satu dari sekian bangsa yang pernah merasakan pahitnya penderitaan dalam sejarah masa lalunya sebagai bangsa yang dijajah bangsa lain. Cukup lama bangsa Indonesia dijajah, oleh kolonialis Belanda selama tiga abad lebih, kemudian dilanjutkan bangsa Jepang selama 3,5 tahun yang dirasakan lebih kejam dari Belanda.

Bangsa Jepang yang menggantikan kolonialisme Belanda pada tahun 1942 hingga tahun 1945, meninggalkan bekas luka yang menyakitkan pada hati rakyat Indonesia. Mereka bahkan semakin menambah penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia setelah sekian lama di perlakukan semena-mena oleh kolonialis sebelumnya.

Sebelum menggantikan kolonialis Belanda di Indonesia, Jepang terlebih dahulu menaklukkan pasukan sekutu (Belanda, Inggris, Australia) khususnya tentara KNIL (Koninklijk Netherlands Indische Leger) yang berkuasa di Indonesia waktu itu. Pemerintah yang berkuasa di Indonesia (Hindia Belanda) menyerahkan kekuasaannya tanpa syarat ke tangan Jepang pada tanggal 8 Mater 1942. Peristiwa tersebut terjadi di rumah sejarah yang terletak di sekitar kawasan pangkalan Angkatan Udara (AU) Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan penyerahan itu, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia yang sama sekali tidak dipersiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri, oleh Belanda dilempar begitu saja kepada kekejaman penguasa Jepang. Dengan demikian secara moril pihak Belanda telah kehilangan haknya di Indonesia.

Pendudukan kemaharajaan Jepang di Indonesia berlangsung tidak begitu lama. Namun, dampaknya sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, birokrasi dan mobilitas sosial serta militer. Dampak tersebut begitu terasa dan menyanyat hati seluruh rakyat dan semuanya itu tidak akan pernah terlupakan dalam catatan sejarah masyarakat Indonesia.

Kehadiran buku ini, Romusa; Sejarah yang Terlupakan mengurai secara khusus dan terperinci tentang pendudukan Jepang di daerah wilayah Banten, tepatnya di Bayah Banten Selatan. Di wilayah ini Jepang dengan kekuasaannya mengeksplotasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran untuk bekerja paksa (romusa), dalam rangka membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan Jepang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945.

Keberadaan romusa sangatlah pemprihatinkan, karena jaminan makanan, pakaian, kesehatan bahkan jaminan untuk hidup sekalipun tidak ada. Maka tidak mengherankan jika banyak tenaga romusa yang meninggal akibat kekurangan makan dan diserang oleh berbagai wabah penyakit.

Tapi, sampai sekarang sejarah romusa yang terjadi dipertambangan batu bara Bayah Banten Selatan seolah dilupakan atau mungkin sengaja dilupakan, mungkinkah ini disebabkan karena dianggap sebagai sejarah hina dan tidak pantas dijadikan sebagai catatan sejarah bangsa. Atau mungkin saja ada unsur politik dari oknum tertentu sehingga romusa ini keberadaannya ditutup-tutupi. Kalau hal itu benar maka kita telah melakukan suatu kesalahan dengan cara melupakan sebuah sejarah. Padahal, seperti yang telah dikemukakan di atas, melupakan sejarah berarti sama dengan menderita ”hilang ingatan”. Kenapa sejarah romusa terkesan dilupakan?

Sejarah romusa telah lama berlalu. Cerita dari mulut ke mulut mulai memudar, seiring gugurnya satu persatu romusa yang ketika hidupnya bersemangat menceritakan perngalamannya kepada siapapun yang ingin pengetahuannya. Bukan belas kasihan dan sumbangan yang diharapkannya. Tetapi, ceritanya di masa lalu selalu ada benang merah dengan masa kini yang dapat menunjukkan jalan terbaik di masa yang akan datang.

Kini jejak-jejak kekejaman yang menewaskan ribuan rakyat Indonesia itu mulai terhapus oleh sikap acuh tak acuh generasi penerus negeri ini. Sejarah romusa di pertambangan Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten Selatan, kini terancam hilang dari kenangan. Satu-satunya apresiasi terhadap kegetiran para romusa itu hanyalah berupa tonggak menumen bersisi empat dengan tinggi sekitar tiga meter. Bangunan yang dibangun tahun 1946 untuk mengenang ribuan romusa yang tewas pada masa pendudukan Jepang itu mulai rapuh tak terurus. Peninggalan-peninggalan romusa nyaris tak bersisa seperti lokasi stasiun, tempat parkir berbagai lokomotif kereta api yang terelakkan di kawasan pantai Pulau Manuk. Bekas stasiun itu hanya menyisakan pal-lal pondasi yang penuh rumput dan tanaman liar. Tidak jauh dari tempat itu, kuburan para romusa malah tidak ada lagi tanda-tandanya (hal.59).

Andaikata semua itu masih terawat, niscaya bisa saja dijadikan obyek wisata sejarah, melengkapi wisata pantai yang membentang di pesisir Banten Selatan. Sehingga keindahan panorama pantai ditambah bangunan-bangunan sejarah akan memancing para pendatang untuk mengenal lebih dekat dan memahami sejarah perjalanan negeri ini. Selain terkenal dengan sejarah romusa, Bayah juga tercatat dalam buku sejarah sebagai tempat persembunyian tokoh Tan Malaka. Di Banten Selatan itu, ia sempat juga mengorganisir para romusa membentuk perkumpulan.

Saat penjajahan Jepang, Bayah dikenal sebagai penghasil utama batu bara, yang digunakan untuk bahan bakar kereta api, kapal laut, dan pabrik. Penambangan batu bara, antara lain dengan pembuatan lubang-lubang tambang batu bara di Gunung Madur serta pembuatan rel kereta api Bayah-Seketi untuk mengangkut batu bara, diperkirakan memakan korban 93.000 lebih romusa dalam pembangunannya. Sebagian besar romusa itu didatangkan dari Jawa Tengah, seperti Purwokerto, Kutoarjo, Solo, Purwodadi, Semarang, Yogyakarta dan lain-lain (hal.89).

Sejarah romusa di Bayah merupakan potensi wisata sejarah yang diabaikan. Potensi itu sebenarnya akan melengkapi potensi wisata pantai selatan dan wisata ke gua-gua alam. Namun, semua potensi tersebut kurang digarap sehingga terkesan merana. Yang memprihatinkan, masyarakat Banten Selatan sendiri, khususnya masyarakat di pertambangan Bayah. Padahal sejarah ini adalah sejarah lokal yang berskala nasional bahkan internasional.

Buku ini menciptakan kesadaran bersejarah, karena sejarah romusa ini bisa memberikan suplemen sejarah lokal pada masyarakat Indonesia. Usaha yang telah dilakukan oleh Hendri F. Isnaeni dan Apid melengkapi pengetahuan kita tentang sejarah yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Juga mengajak masyarakat untuk menciptakan rasa cinta terhadap peninggalan-peninggalan sejarah sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah bangsa.

BAJAK LAUT

BAJAK LAUT

Perompakan merupakan sebuah fenomena yang menarik sejak abad XIX di kawasan Asia Tenggara. Hal itu terbukti dari ditemukannya catatan mengenai bajak laut di berbagai sumber seperti dalam laporan perjalanan lintas laut, laporan kegiatan AL kolonial, buku panduan navigasi pada masa itu, nota dinas yang menyangkut keamanan pantai, buku cerita tentang pelayaran, dan jenis-jenis kepustakaan lain yang berkaitan dengan pelayaran pada abad XIX. Sumber-sumber tersebut selalu menyinggung adanya kegiatan bajak laut (zeeroof) di kawasan itu.

Bahkan arsip kolonial Belanda selalu menyediakan judul “bajak laut” meskipun adakalanya dalam tahun tertentu tidak ada berita mengenai bajak laut. Hal itu membuktikan bahwa masalah bajak laut pada masa itu sudah menjadi masalah rutin sehingga dirasa perlu menyediakan satu rubrik tersendiri setiap tahun dalam agenda administrasi kolonial. Perhatian terhadap perompakan di Indonesia juga cukup banyak. Buku-buku tentang perompak atau perompakan yang diterbitkan Balai Pustaka ternyata cukup laris. Sebagai contoh, buku karangan La Side berjudul Bajak Laut yang mengisahkan petualangan perompak di perairan Selat Makassar dan sekitar Pulau Selayar diterbitkan sampai dua kali. Kecuali itu juga ada buku Perompak Lanun yang mengungkapkan petualangan perompak di perairan antara Sumatra dan Serawak. Dalam kategori cerita populer terdapat buku berjudul Raja Kecil karangan Rosihan Anwar yang tokoh ceritanya adalah seorang perompak.

Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum tidak selalu menganggap bajak laut sebagai penjahat. Tokoh bajak laut dalam beberapa hal dapat digolongkan sebagai “social bandit” yang mendapat dukungan rakyat, karena kegiatan mereka dilihat sebagai suatu bentuk protes terhadap kekuasaan yang lalim, atau terhadap keadaan yang sedang dideritanya, meskipun cara-cara kekerasan yang ditempuh para bandit itu sesungguhnya tidak disetujui oleh masyarakat.

Namun pada umumnya bajak laut di perairan Nusantara pada abad XIX mengalami nasib yang malang. Mereka menemukan ajalnya karena serangan tentara kolonial, tertangkap lalu dihukum mati oleh pengadilan kolonial dalam usahanya menanamkan law and orde menurut nilai-nilai Barat. Kadang mereka juga dikejar dan dikeroyok rakyat setempat karena dendam atas perompakan dan perampasan harta benda, termasuk penculikan warga kampung untuk dijadikan budak.

Dari sudut manapun bajak laut disoroti, ada satu faktor yang menjadi permasalahan umum yang dimasukkan dalam kategori bajak laut, yaitu adanya unsur kekerasan untuk menahan kapal, perahu atau sampan, merusak dan membakar kampung, merampas harta benda, menculik orang untuk diperbudak, serta membunuh orang yang melawan.

Menurut A.B. Lapian untuk menyoroti kegiatan bajak laut perlu dibuat tipologi Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut. Orang Laut : semua kelompok masyarakat yang belum atau tidak mengenal bentuk organisasi kerajaan atau negara. Mereka ini terutama berkelompok dalam perkampungan perahu, artinya mereka bertempat tinggal dalam perahu yang berhimpun dalam satu lokasi tertentu, biasanya di suatu teluk atau muara sungai yang terlindung dari ombak besar dan angin ribut. Oleh karena sifat mobile dari rumah-rumah perahu ini maka mereka dengan mudah dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mereka juga dikenal sebagai pengembara laut (sea nomads, sea-gypsies). Meskipun demikian sesungguhnya mereka tidak terus-menerus berpindah tempat atau mengembara karena wilayah perpindahannya terbatas. Hal itu seperti petani di darat yang berpindah-pindah dari satu ladang ke ladang yang baru, tetapi areal perpindahannya terbatas dalam wilayah tertentu saja. Di antara mereka juga ada yang sudah tinggal di dalam rumah, tetapi rumah tersebut didirikan di atas tiang-tiang yang ditancapkan di bagian yang dangkal di tengah laut atau di tepi pantai yang selalu digenangi air laut walaupun air sedang surut. Bajak Laut : kelompok pelaut yang melakukan kekerasan tetapi tidak termasuk dalam golongan Orang Laut dan Raja Laut. Mereka ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pemimpinnya. Oleh karena itu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu para penguasa pribumi maupun pemerintah kolonial menganggap tindakan mereka itu sebagai tindakan di luar hukum dan memperlakukan mereka sebagai outlaw.

Aktivitas perompakan tentu mempunyai motif-motif tersendiri. Tidak jarang motif mereka mendapat dukungan dan simpati masyarakat setempat, malahan ada kalanya mereka diberi perlindungan ketika diburu oleh penguasa. Sebaliknya apabila motif ekspedisi mereka ditujukan guna menangkap orang untuk dijadikan budak, mereka akan dimusuhi atau setidaknya ditakuti oleh penduduk. Dalam kaitan ini banyak penduduk pantai yang berpindah ke pedalaman untuk menghindari serangan bajak laut yang ganas. Raja Laut : mengacu pada kapal dan perahu beserta isinya yang merupakan kekuatan laut raja-raja di Asia Tenggara. Raja Laut bertugas sebagai penjaga wilayah perairan kerajaan. Dalam tugasnya itu mereka merasa berwenang untuk menggunakan kekerasan terhadap siapa saja yang memasuki wilayah yang dijaganya tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Sayang perkembangan politik dan ekonomi pada abad XIX telah menyudutkan mereka dalam keadaan yang terdesak oleh kekuatan Barat.

Sebenarnya kekuatan Barat ini juga merupakan suatu bentuk khusus dari tipe raja laut. Walaupun mereka berasal dari luar Asia Tenggara, namun kedudukan meraka di wilayah ini yang telah ditanamkan sejak abad XVI (Spanyol), abad XVII (Belanda), abad XVIII (Inggris), dan abad XIX (Perancis) telah begitu kuat sehingga mereka memegang peranan penting di perairaan Asia Tenggara. Akhirnya mereka berkembang sebagai superpower atau adikuasa pada waktu itu. Mereka merupakan Adi-Raja Laut yang memiliki teknologi maju dan dan dalam perkembangannya memegang monopoli tenaga uap.

Sementara itu para Raja Laut pribumi pun sebenarnya berusaha untuk memperoleh kapal api, tetapi usaha tersebut sangat terbatas, lagipula dilaksanakan di bawah pengawasan negara-negara kolonial.

Dalam sistem hukum internasional yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat, tindakan piracy yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah “bajak laut” merupakan suatu perbuatan kriminal yang khas. Hal itu karena pengadilan dapat mengadili kasus bajak laut tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelakunya. Oleh karena itu, kondisi belum tertibnya masalah kewarganegaraan di negara-negara tradisional Asia Tenggara pada masa kolonial tidak mempersulit penguasa kolonial untuk mengadili tindakan kejahatan bajak laut.

Pada masa kolonial Belanda, pendefinisian perompak sangat sederhana dan tendensius. Secara umum setiap perahu pribumi yang membawa senjata tanpa ijin penguasa kolonial sudah dapat dikenakan tuduhan sebagai bajak laut atau perompak, meskipun perahu tersebut belum atau tidak melakukan tindak kekerasan di laut bebas.

Untuk tujuan mencegah tindakan perompakan terhadap kapal-kapal Belanda dan Eropa lainnya, pemerintah kolonial Belanda melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap kapal-kapal atau perahu-perahu yang berdomisili di wilayah yang berada di bawah kontrol Belanda. Perahu-perahu yang dilengkapi dengan peralatan model Eropa diwajibkan mempunyai pasport laut (zeebrief/sea passport) yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dan harus diperbaharui secara berkala. Kecuali itu mereka juga harus mempunyai zeepas/sea letter setiap kali berlayar. Sementara itu untuk perahu-perahu layar yang dilengkapi dengan peralatan model pribumi diwajibkan untuk memiliki surat ijin berlayar tahunan (jaarpas) yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di tingkat lokal.